Soppeng Sulsel, satelit01.com — Rembuk Pendidikan Kabupaten Soppeng memasuki hari kedua dengan fokus utama pada persoalan pemetaan dan distribusi guru. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Kamis (2/4/2026), dan dihadiri langsung oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng.
Rembuk ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan bersama Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng, serta diikuti kepala sekolah tingkat SMP se-Kabupaten Soppeng dan kepala SD dari Kecamatan Liliriaja, Donri-Donri, Citta, dan Lalabata.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, Dr. Nur Alim, dalam pemaparannya menegaskan bahwa persoalan distribusi dan efektivitas guru masih menjadi tantangan utama dalam sektor pendidikan daerah.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng, Dr. Nurmal Idrus, mengungkapkan adanya ketimpangan signifikan dalam penempatan tenaga pendidik. Saat ini, Kabupaten Soppeng tercatat mengalami kelebihan sekitar 130 guru, namun di sisi lain masih terdapat sejumlah wilayah yang kekurangan tenaga pengajar.
“Kondisi ini berdampak langsung terhadap efektivitas layanan pendidikan di sekolah,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menegaskan bahwa ketimpangan distribusi guru tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah daerah, kata dia, akan melakukan pemetaan secara berkala guna memastikan distribusi tenaga pendidik lebih merata dan sesuai kebutuhan.
“Penumpukan guru di satu tempat sementara di tempat lain kekurangan harus segera diatasi. Jika kelebihan, ada guru yang tidak cukup jam mengajar dan tidak mendapatkan sertifikasi. Ini tentu berdampak pada kesejahteraan dan pendapatan guru itu sendiri,” tegasnya.
Bupati juga menilai rembuk pendidikan menjadi forum strategis dalam memperkecil kesenjangan informasi antara pemerintah daerah dan para guru di lapangan.
“Rembuk seperti ini sangat bermanfaat karena mengurangi gap informasi antara pemerintah daerah dengan para guru,” tambahnya.
Hasil dari rangkaian kegiatan ini akan dirumuskan menjadi rekomendasi Dewan Pendidikan untuk disampaikan kepada pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan ke depan. AID
Tinggalkan Balasan