Soppeng Sulsel, satelit01.com – Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, memimpin langsung kegiatan expose pemaparan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan skema Build Operate Transfer (BOT) bersama jajaran direksi PDAM Kabupaten Soppeng dan pihak investor. Kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat infrastruktur dasar sektor air bersih tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Soppeng, Rabu (18/2/2026).
Pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam upaya Pemerintah Kabupaten Soppeng mewujudkan visi pemerintahan “Soppeng Setara”, yang salah satunya berfokus pada peningkatan kualitas layanan dasar bagi masyarakat. Fokus utama program ini adalah pembenahan manajemen dan sistem distribusi air bersih secara menyeluruh, yang selama ini menghadapi berbagai tantangan terutama di wilayah pusat kota.
Bupati Suwardi Haseng menegaskan bahwa kerja sama dengan investor ini merupakan langkah strategis jangka panjang untuk mengatasi persoalan klasik ketersediaan air bersih, terutama di wilayah Kota Watansoppeng dan kecamatan sekitarnya seperti Marioriawa, Lanrisang, dan Bontonompo Utara.
“Insya Allah, persoalan air PDAM, khususnya di Kota Watansoppeng, dapat segera teratasi. Ini bukan pinjaman, melainkan bentuk kerja sama investasi dengan durasi 30 tahun,” tegasnya saat memberikan keterangan kepada awak media pada Jumat (20/2/2026) setelah melakukan tinjauan lokasi calon pembangunan infrastruktur baru.
Ia menambahkan, proyek besar yang nilai investasinya mencapai puluhan milyar rupiah ini tidak akan menjadi beban utang daerah. Justru, skema BOT dirancang agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan optimal tanpa menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam skema ini, pihak investor akan menangani seluruh proses pembangunan hingga operasional selama jangka waktu yang disepakati, sebelum akhirnya menyerahkan seluruh aset kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng.
“Komitmen kami adalah memastikan masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan hak dasarnya, yakni air bersih yang layak dari segi kualitas dan kuantitas. Kami telah melakukan kajian mendalam untuk memastikan skema ini menguntungkan kedua belah pihak dan terutama memberikan manfaat maksimal bagi rakyat Soppeng,” ujar Bupati sambil menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan proyek.
Fokus Perombakan Menyeluruh
Plt Direktur PDAM Soppeng, Hasanuddin, menyambut baik langkah kerja sama tersebut. Ia menyebutkan bahwa peningkatan SPAM PDAM secara total memang sudah menjadi kebutuhan mendesak mengingat sebagian besar infrastruktur yang ada telah beroperasi lebih dari dua dekade dan mengalami berbagai kerusakan serta penurunan kapasitas.
“Kondisi saluran distribusi saat ini masih banyak menggunakan material yang sudah tua, menyebabkan banyaknya kerusakan dan kehilangan volume air yang cukup signifikan. Selain itu, kapasitas sumber air dan instalasi pengolahan juga perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat,” jelas Hasanuddin.
Menurutnya, perombakan yang akan dilakukan mencakup beberapa komponen utama, antara lain: perluasan sumber pengambilan air dari Sungai Seko dan Danau Matana, pembangunan instalasi pengolahan air baru dengan kapasitas lebih besar, penggantian dan perluasan jaringan pipa distribusi hingga ke pelosok wilayah layanan, serta pembaruan sistem manajemen dan pemantauan operasional secara digital.
“Dengan adanya perbaikan ini, kami targetkan cakupan layanan PDAM dapat meningkat dari 65% menjadi lebih dari 90% dalam waktu 5 tahun ke depan. Selain itu, kualitas air yang dihasilkan juga akan lebih sesuai dengan standar nasional kesehatan,” tambahnya.
Harapan Masyarakat dan Jaminan Regulasi
Dalam kesempatan terpisah, Ketua Serikat Masyarakat Kota Watansoppeng, M. Arifin, menyampaikan harapan masyarakat terhadap kelancaran proyek ini. Menurutnya, masalah ketersediaan air bersih telah lama menjadi beban bagi banyak keluarga, terutama di wilayah pinggiran kota yang sering mengalami kekurangan pasokan air bahkan dalam waktu berbulan-bulan.
“Kami sangat mendukung inisiatif pemerintah dalam mencari solusi yang konkret untuk masalah air. Semoga proyek ini dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang sesungguhnya bagi masyarakat. Kami juga berharap ada mekanisme pemantauan yang melibatkan elemen masyarakat agar prosesnya tetap transparan dan akuntabel,” ucap Arifin.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng, Dr. Ir. Andi Mulyadi, MT, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai regulasi dan kebijakan pendukung untuk memastikan kelancaran proyek. Termasuk di antaranya adalah penetapan zona penggunaan lahan untuk infrastruktur air, pengaturan tarif yang adil bagi masyarakat, serta mekanisme pengawasan teknis untuk menjamin kualitas pembangunan.
“Kami telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian PUPR dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) daerah, untuk memastikan bahwa proyek ini sesuai dengan standar nasional dan tidak menimbulkan masalah di masa depan. Semua proses perizinan dan kajian kelayakan juga telah diselesaikan dengan baik,” jelas Mulyadi.
Pihak investor yang tidak dapat diidentifikasi secara rinci karena alasan kesepakatan bisnis menyampaikan bahwa mereka berkomitmen untuk menjalankan proyek dengan standar terbaik dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Soppeng. Rencana awal menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur utama akan dimulai pada kuartal III tahun ini dan diharapkan dapat mulai beroperasi secara bertahap pada akhir tahun 2027.
Tinggalkan Balasan